APBD Jabar Tertekan, Operasional Bandara Kertajati Disorot

radarjawa.web.id Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jawa Barat kembali menjadi perhatian publik. Di tengah kebutuhan belanja publik yang terus meningkat, pemerintah daerah harus menghadapi sejumlah kewajiban rutin dengan nilai besar. Salah satu yang paling disorot adalah pembiayaan operasional Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati.

Bandara yang dibangun dengan visi besar sebagai pintu gerbang penerbangan internasional Jawa Barat ini masih membutuhkan dukungan fiskal signifikan. Biaya operasional yang mencapai ratusan miliar rupiah per tahun menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika ruang fiskal provinsi semakin terbatas.

Pernyataan Gubernur Jadi Sorotan

Gubernur Dedi Mulyadi secara terbuka mengungkap kondisi tersebut kepada publik. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus menanggung biaya operasional Bandara Kertajati yang nilainya mendekati Rp100 miliar setiap tahun. Selain bandara, pemerintah daerah juga menanggung pembiayaan infrastruktur publik lain dengan nilai besar.

Pernyataan ini memicu diskusi luas di masyarakat. Banyak pihak mulai mempertanyakan keberlanjutan pembiayaan bandara jika aktivitas penerbangan belum menunjukkan pertumbuhan signifikan. Isu ini pun mengemuka sebagai bagian dari evaluasi pengelolaan keuangan daerah.

Biaya Tinggi, Aktivitas Masih Terbatas

Salah satu persoalan utama Bandara Kertajati adalah ketimpangan antara biaya operasional dan tingkat pemanfaatan. Hingga kini, jumlah penerbangan dan penumpang masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kapasitas bandara yang sangat besar.

Kondisi ini membuat biaya operasional terasa semakin berat. Pengeluaran rutin tetap harus dikeluarkan untuk pemeliharaan fasilitas, keamanan, utilitas, dan sumber daya manusia, meskipun pendapatan dari aktivitas bandara belum maksimal.

Dilema Infrastruktur Strategis

Bandara Kertajati sejak awal diposisikan sebagai infrastruktur strategis jangka panjang. Keberadaannya diharapkan dapat mengurai kepadatan bandara lain dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah timur Jawa Barat. Namun, realisasi visi tersebut membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan.

Di sisi lain, APBD memiliki keterbatasan. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk menutup biaya operasional bandara berarti mengurangi ruang bagi program lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan publik dasar. Dilema inilah yang kini dihadapi pemerintah daerah.

Tekanan Ruang Fiskal

Ruang fiskal Jawa Barat disebut semakin menyempit akibat banyaknya kewajiban belanja rutin. Selain bandara, pemerintah daerah juga menanggung biaya pemeliharaan berbagai infrastruktur monumental dan program sosial yang tidak bisa dihentikan begitu saja.

Dalam situasi seperti ini, efisiensi anggaran menjadi kata kunci. Pemerintah daerah dituntut untuk menimbang kembali prioritas belanja, termasuk mengevaluasi efektivitas pembiayaan Bandara Kertajati dalam jangka pendek dan menengah.

Harapan pada Peningkatan Utilisasi

Meski menghadapi tekanan, Bandara Kertajati tetap dipandang memiliki potensi besar. Lokasinya yang strategis dan kapasitasnya yang luas membuka peluang untuk pengembangan penerbangan komersial, logistik, hingga sektor non-aviation seperti kawasan bisnis dan pariwisata.

Pemerintah daerah berharap aktivitas penerbangan dapat terus ditingkatkan. Dengan meningkatnya jumlah maskapai, rute, dan penumpang, beban APBD diharapkan dapat berkurang seiring bertambahnya pendapatan bandara.

Perlu Sinergi Lintas Pihak

Pengelolaan Bandara Kertajati tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah provinsi. Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengelola bandara, dan pelaku industri penerbangan. Tanpa kerja sama yang solid, upaya meningkatkan utilisasi bandara akan berjalan lambat.

Sinergi tersebut mencakup promosi rute, insentif bagi maskapai, serta pengembangan ekosistem pendukung di sekitar bandara. Dengan pendekatan terpadu, bandara diharapkan dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar beban anggaran.

Pandangan Publik dan Tantangan Politik

Isu pembiayaan Bandara Kertajati juga memiliki dimensi politik. Publik semakin kritis terhadap penggunaan APBD, terutama untuk proyek yang manfaatnya belum dirasakan secara luas. Transparansi dan komunikasi menjadi faktor penting agar masyarakat memahami posisi pemerintah daerah.

Bagi pemerintah provinsi, menjaga kepercayaan publik sama pentingnya dengan menjaga keseimbangan fiskal. Penjelasan yang terbuka mengenai kondisi bandara dan strategi ke depan menjadi kebutuhan mendesak.

Evaluasi dan Arah Kebijakan

Tekanan APBD Jawa Barat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan Bandara Kertajati. Evaluasi ini tidak hanya soal angka anggaran, tetapi juga soal arah kebijakan pembangunan infrastruktur.

Apakah bandara akan terus disubsidi dalam jangka panjang, ataukah perlu skema baru yang lebih berkelanjutan, menjadi pertanyaan penting yang harus dijawab. Keputusan yang diambil akan berdampak besar pada keuangan daerah dan masa depan bandara.

Menjaga Keseimbangan Pembangunan

Kasus Bandara Kertajati mencerminkan tantangan klasik pembangunan infrastruktur besar. Di satu sisi, infrastruktur diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, biaya operasionalnya dapat membebani anggaran jika pemanfaatannya belum optimal.

Pemerintah Jawa Barat berada pada titik krusial untuk menjaga keseimbangan tersebut. Dengan kebijakan yang tepat, Bandara Kertajati diharapkan dapat bertransformasi dari beban APBD menjadi aset strategis yang memberi manfaat ekonomi nyata bagi daerah.

Cek Juga Artikel Dari Platform ketapangnews.web.id